Strategi Public Relations atau aspek-aspek pendekatan Public Relations


Strategi Public Relations atau aspek-aspek pendekatan Public Relations

dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsinya untuk menciptakan iklim yang kondusif  antara perusahaan dengan publiknya untuk tujuan bersama adalah sebagai berikut :

1.    Strategi Operasional

Melalui pelaksanaan program humas yang dilakukan dengan program kemasyarakatan (sociologi approach), melalui mekanisme sosial kultural dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dari opini publik atau kehendak masyarakat terekam pada setiap berita atau surat pembaca dan lain sebagainya yang dimuat di berbagai media masa. Artinya pihak humas mutlak bersikap atau berkemampuan untuk mendengar (listening), dan bujan hanya sekedar mendengar (hear) mengenai aspirasi yang ada di dalam masyarakat, baik mengenai etika, moral maupun nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut.

2.    Pendekatan persuasif dan edukatif

Fungsi humas adalah menciptakan komunikasi dua arah (timbal balik) dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publiknya yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan menggunakan pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi dan sebagainya.





3.    Pendekatan tanggung jawab sosial humas

Menumbukan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan ditujukan untuk mengambil keuntungan sepihak dari publik sasarannya (masyarakat), namun untuk memperoleh keuntungan bersama.

4.    Pendekatan kerjasama

Berupaya membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan berbagai kalangan, baik hubungan kedalam (internal relations) maupun hubungan keluar (eksternal relations) untuk meningkatkan kerjasama. Humas berkewajiban memasyarakatkan misi instansi yang diwakilkannya agar diterima aatau mendapat dukungan dari masyarakat (publik sasarannya). Hal ini dilakukan dalam rangka menyelenggarakan hubungan baik dengan publiknya (community relations), dan untuk memperoleh opini publik sert perubahan sikap yang positif bagi kedua belah pihak.

5.    Pendekatan koordinatif dan integratif

Untuk memperluas peranan PR di masyarakat, maka fungsi humas dalam arti sempit hanya mewakili lembaga atau institusinya. Tetapi peranannya yang lebih luas adalah berpartisipasi dalam menunjang program pembangunan nasional, dan mewujudkan keetahanan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial budaya (Poleksosbud) dan Hamkamnas. (Ruslan, 2014:143-144)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sistem pemerintahan negara swedia.

A.     Pendahuluan. Kerajaan swedia adalah negara terbesar diantara ketiga skandinavia danjuga merupakan negara skandanavia yang paling padat penduduknya. Pantai timur yang menghadap ke teluk bothnia dan laut baltik, sementara pantai baratnya adalah jalur perairan menuju laut utara. Daratan utama swedia berbatasan dengan norwegia dan laut terdapat pegunungan kolen yang salah satu puncaknya merupakan yang tertinggi banyak bergunung-gunung. Wilayah ini merupakan daratan tinggi dan secara bertahap menandai membentuk daratan rendah. Pencairan telah menghasilkan banyak danau di wilayah swedia. Swedia memiliki lebih 4.000 danau yang berukuran lebih dari 1km. Sementara danau terluas, danau vanern, memiliki luas 5.585km. swedia juga memiliki banyak sungai. Sebagian besar aliran   sungai menuju kearah timur dan bermuara di teluk bothnia dan laut baltik. Hampir separo wilayah swedia merupakan hutan. Sebagian besar hutan di wilayah utara. Swedia memanfaatkan denan sanga...
Baca selengkapnya

Food Security (keamanan pangan)

Food Security Apa itu security food? Konsep food security ada pada first world conference pada tahun 1974. Food Security menurut PBB adalah “Ketersediaan Pangan dunia yang cukup dalam segala waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan , dan menyeimbangkan fluktuasi Produksi dan Harga. Menurut FAO ( Food and Agricultural Organization ) Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. Menurut Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai “Kondisi dimana terjadi kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan pangan dalam jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan atas kemanaan ( safety ), distribusi yang merata, dan kemampuan membeli. Krisis pangan dan bahaya kelaparan sedang membayangi dunia. Jumlah kasus kekurangan pangan dan kelaparan tahun ini paling tinggi sejak tahun 1970-an. FAO-UN (2009) mempe...
Baca selengkapnya

Pengertian ICCPR, CEDAW, CAT

Pengertian IC CPR, CEDAW, CAT ICCPR. International Covenant on Civil and Political Rights  atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui undang-undang republic Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik )  yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Semua aturan dan ketentuan mengenai HAM tak pelak lagi selalu mengacu pada DUHAM. Salah seorang penggagas DUHAM asal Lebanon, Rene Cassin, menyatakan bahwa isi DUHAM sebe...
Baca selengkapnya