sejarah perpolitikan bani umayyah


Bani Umayyah
            Pendiri dan khalifah pertama bani Umayyah adalah Muawiyyah bin Abu Sufyan. Muawiyah adalah seorang ahli pidato ulung dimasa khalifaturrasyidin, dengan keahliannya itu beliau disegani oleh para pemimpin, adsministrator, politikus bahkan masyarakat sipil pada waktu itu. Dinasti bani Umayyah ini berkuasa selama 90 tahun dengan 14 khalifah, di antara khalifah yang terkenal ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar in Abdul Aziz, dan Hisyam bin Abdul Malik. Sosok Muawiyah merupakan pemimpin yang lihai dan memiliki kemampuan yang sudah teruji sejak menjadi Gubernur pada masa sahabat. Kebesaran dinasti Ummayyah karena terbukti mampu menguasai wilayah dari Asia Tengah sampai Spanyol dan Prancis. Berhasil membangun system komunikasi, administrasi, institusi-institusi pengadilan dan militer.
            Dalam kajian sejarah Islam, kekuasaan Ummayyah merupakan era perubahan dalam pemerintahan Islam, baik pada era kenabian maupun era kekhalifahaan “Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali) yang semula menekankan sistem musyawarah dalam setiap mengambil keputusan (demokratis) terutama untuk pergantian kepemimpinan. Setelah nabi Muhammad meninggal dan kekuasaan pemerintahan berada di tangan sahabat, praktik suksesi pemerintahan tidak banyak perubahan dengan mengedepankan musyawarah. Setelah kekuasaan Islam jatuh di tangan Muawiyah, dengan pergolakan politik yang cukup menegangkan, maka dalam perjalanan kekuasaannya Muawiyah telah membalikkan realitas politik pemerintahannya ke system monarchi (kerajaan) dimana pergantian penguasa dilakukan secara turun temurun. Meski sistem suksesi kepemimpinan dan kekuasaan sudah berubah, pada masa ini istilah khalifah masih dipakai dalam pemerintahan Muawiyah dan penerusnya.
 Perpindahan dari sistem demokratis ke monarchi pada masa bani Ummayyah ini, pertama kali ditandai dengan peristiwa politik dimana Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia pada anaknya yang bernama Yazid menduduki posisi putra mahkota yang dipersiapkan menduduki jabatan kholifah. Apa yang dilakukan Muawiyah dengan mengangkat putra mahkota merupakan tradisi baru dalam rekam jejak pemerintahan Islam mulai dari masa kenabian hingga masa sahabat. Langkah berani Muawiyah ini pada vase awal memang memuluskan roda kekuasaan dan pembangunan kebudayaan, namun dalam perkembangannya sistem politik ini menuai problem yang berkontribusi kepada masa-masa sulit yang akhirnya menghantarkan pada jaman kehancuran.
Di zaman kepemimpinan dauliah bani umayyah memliki wilayah yang sangat luas, wilayah kekuasaan islam sudah mencapai perbatasan Tiongkok di sebelah timur dan pesisir Atlantik di sebelah barat, termasuk wilayah Spanyol beserta Prancis selatan. Hal ini tiak lepas dari usaha umat islam dalam melakukan ekspansi ke wilayah timur yang mana dapat menguasai Afganistan, Kabul, Konstatinopel, dan India. Sedangkan diwilayah barat yang meliputi Aljazair, Maroko, Andalus, dan nyaris menguasai Prancis. 
Daftar pustaka.
Hamid, A. (2015, mei). Retrieved from http://wwwkompasiana.com
Ummatin, K. (2007). tiga pilar penyangga eksistensi Dinasti Ummayyah. jurnal dakwah, 203-226.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sistem pemerintahan negara swedia.

A.     Pendahuluan. Kerajaan swedia adalah negara terbesar diantara ketiga skandinavia danjuga merupakan negara skandanavia yang paling padat penduduknya. Pantai timur yang menghadap ke teluk bothnia dan laut baltik, sementara pantai baratnya adalah jalur perairan menuju laut utara. Daratan utama swedia berbatasan dengan norwegia dan laut terdapat pegunungan kolen yang salah satu puncaknya merupakan yang tertinggi banyak bergunung-gunung. Wilayah ini merupakan daratan tinggi dan secara bertahap menandai membentuk daratan rendah. Pencairan telah menghasilkan banyak danau di wilayah swedia. Swedia memiliki lebih 4.000 danau yang berukuran lebih dari 1km. Sementara danau terluas, danau vanern, memiliki luas 5.585km. swedia juga memiliki banyak sungai. Sebagian besar aliran   sungai menuju kearah timur dan bermuara di teluk bothnia dan laut baltik. Hampir separo wilayah swedia merupakan hutan. Sebagian besar hutan di wilayah utara. Swedia memanfaatkan denan sanga...
Baca selengkapnya

Food Security (keamanan pangan)

Food Security Apa itu security food? Konsep food security ada pada first world conference pada tahun 1974. Food Security menurut PBB adalah “Ketersediaan Pangan dunia yang cukup dalam segala waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan , dan menyeimbangkan fluktuasi Produksi dan Harga. Menurut FAO ( Food and Agricultural Organization ) Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. Menurut Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai “Kondisi dimana terjadi kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan pangan dalam jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan atas kemanaan ( safety ), distribusi yang merata, dan kemampuan membeli. Krisis pangan dan bahaya kelaparan sedang membayangi dunia. Jumlah kasus kekurangan pangan dan kelaparan tahun ini paling tinggi sejak tahun 1970-an. FAO-UN (2009) mempe...
Baca selengkapnya

Pengertian ICCPR, CEDAW, CAT

Pengertian IC CPR, CEDAW, CAT ICCPR. International Covenant on Civil and Political Rights  atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui undang-undang republic Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik )  yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Semua aturan dan ketentuan mengenai HAM tak pelak lagi selalu mengacu pada DUHAM. Salah seorang penggagas DUHAM asal Lebanon, Rene Cassin, menyatakan bahwa isi DUHAM sebe...
Baca selengkapnya