Penggunaan tahaluf siyasi di negara bagian Kelantan Malaysia


 Penggunaan tahaluf siyasi di negara bagian Kelantan Malaysia
Politik biasanya didefinisikan sebagai seni pemerintahan, urusan public, kompromi atau konsensus, kekuasaan dan distribusi sumberdaya, ilmu atau ilmu pengetahuan masyarakat.tidak hanya itu, politik juga hanoir mencangkup kedalam kehidupan manusia. Begitu juga dalam pertumbuhan ekonomi, politik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perkembangan ekonomi dan ekonomi juga secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan politik di suatu Negara. Pengalaman dari pengembangan ekonomi politik di Malaysia mungkin bias menjadi contoh terbaik dalam proses mempromosikan pembangunan ekonomi islam, Malaysia saksi kebangkitan dan kegagalan dari pembangunan ekonomi islam, baik yang di prakarsai oleh organisasi maupun Negara.
Ekonomi politk islam baru saja kedalam ilmu pengetahuan muncul diakhir-akhir ini, meskipun ekonomi polik tu sendiri sudah merupakan suatu disiplin ilmu. Ekonomi politik islam sendiri dalam sebuah wacana akademik dilahirkan pada tahun1990, sedangkan ekonomi politik dikembangkan pada abad ke-18 jauh sebelum sebelum ekonomi politik itu diganti dengan istilah ekonomi diakhir abad ke-19. Menurut Kuruma (1954) yang pertama kali memeperkenalkan sistem ilmiah kedalam ekonomi politik adalah Francois Quesnay, pendiri sekolah Physiocratic dipertengahan abad ke-19. Yang mana hal ini diikuti oleh ilmuan ekonomi lainnya seperti, Adam Smith, David Ricardo, karl Marx, Thorstein Veblen, dan lain sebagainya.
Dalam sebuah pemberahuan yang berada didalam sebuah Negara-politik-ekonomi-lembaga ekonomi politik islam memberi sebuah rumusan yang disebut tahaluf siyasi yang mana rumusan ini untuk mencapai atau untuk memecahkan sebuah perselisihan dalam mendapatkan sebuah manfaat yang memuaskan bagi pihak-ihak yang terlibat. Tahaluf siyasi disini ialah sebuah perjanjian untuk bekerjasama dan saling memberikan bantuan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati dengan tujuan tidak melanggar prinsip-prinsip islam. Adapun prinsip-prinsip tahaluf siayasah ialah harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam, untuk kemashalatan umat, berada dalam posisi yang kuat, menguntungkan jamaah umat islam, adanya kebebasan dalam berdakwah, tidak adanya kompromi bagi siapa saja yang melakukan kecurangan (kebatilan) eksekusi harus sesuai dengan hokum islam. Selain itu tahaluf siyasi harus memenuhi persyaratan sebagi berikut 1. Perjanjian harus dilakukan oleh sekelompok mumayiz, bijaksana dan tidak seorang budak, 2. Harus adanya kontrak perjanjian (aqad) bebas dari setiap penguasa yang ada, 3. Harus ada perjanjian spesifik yang jelas, 4. perjanjian dan isinya tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Tahaluf siyasi telah dipraktekkan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW melalui proses yang dikenal kemudian sebagai hal al-fudul. Dalam dunia kontemporer, salah satu negara di mana tahaluf siyasi bisa menjadi contoh terbaik dari relevansi untuk pembangunan ekonomi adalah Negara Bagian Kelantan di Malaysia. Namun dalam beberapa pendapat para ahli yang mereka lihat dari kasus-kasus dan sistem yang ada di Negara Malaysia bagian Kelantan ini bias dikatakan lebih cenderung lebih ke arah politik dari pada kea rah pembangunan ekonomi, meskipun siyasi tahaluf lebih relevan ke kedua arah tersebut.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sistem pemerintahan negara swedia.

A.     Pendahuluan. Kerajaan swedia adalah negara terbesar diantara ketiga skandinavia danjuga merupakan negara skandanavia yang paling padat penduduknya. Pantai timur yang menghadap ke teluk bothnia dan laut baltik, sementara pantai baratnya adalah jalur perairan menuju laut utara. Daratan utama swedia berbatasan dengan norwegia dan laut terdapat pegunungan kolen yang salah satu puncaknya merupakan yang tertinggi banyak bergunung-gunung. Wilayah ini merupakan daratan tinggi dan secara bertahap menandai membentuk daratan rendah. Pencairan telah menghasilkan banyak danau di wilayah swedia. Swedia memiliki lebih 4.000 danau yang berukuran lebih dari 1km. Sementara danau terluas, danau vanern, memiliki luas 5.585km. swedia juga memiliki banyak sungai. Sebagian besar aliran   sungai menuju kearah timur dan bermuara di teluk bothnia dan laut baltik. Hampir separo wilayah swedia merupakan hutan. Sebagian besar hutan di wilayah utara. Swedia memanfaatkan denan sanga...
Baca selengkapnya

Food Security (keamanan pangan)

Food Security Apa itu security food? Konsep food security ada pada first world conference pada tahun 1974. Food Security menurut PBB adalah “Ketersediaan Pangan dunia yang cukup dalam segala waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan , dan menyeimbangkan fluktuasi Produksi dan Harga. Menurut FAO ( Food and Agricultural Organization ) Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. Menurut Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai “Kondisi dimana terjadi kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan pangan dalam jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan atas kemanaan ( safety ), distribusi yang merata, dan kemampuan membeli. Krisis pangan dan bahaya kelaparan sedang membayangi dunia. Jumlah kasus kekurangan pangan dan kelaparan tahun ini paling tinggi sejak tahun 1970-an. FAO-UN (2009) mempe...
Baca selengkapnya

Pengertian ICCPR, CEDAW, CAT

Pengertian IC CPR, CEDAW, CAT ICCPR. International Covenant on Civil and Political Rights  atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui undang-undang republic Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik )  yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Semua aturan dan ketentuan mengenai HAM tak pelak lagi selalu mengacu pada DUHAM. Salah seorang penggagas DUHAM asal Lebanon, Rene Cassin, menyatakan bahwa isi DUHAM sebe...
Baca selengkapnya