Jaringan Advokasi Transnasional Dalam Politik Internasional


Jaringan Advokasi Transnasional Dalam Politik Internasional
Jaringan Advokasi Transnasional merupakan sebuah bentuk organisasi yang memilih karakeristik pertukaran serta pola komunikasi yang bersifat sukarela, timbal balik, dan sejajar. Konsep jejaring tersebut dapat berjalan dengan baik karena menekankan pada hubungan yang bersifat cair dan terbuka diantara aktor-aktor yang bekerja dalam area isu-isu tertentu. Jaringan Advokasi Network memiliki keunikan tersendiri karena mereka terorganisasi untuk mempromosikan suatu perkara, ide-ide, norma-norma, serta sering kali melibatkan individu untuk untuk turut mengadvokasi perubahan kebijakan.
            Advokasi-advokasi yang diperjuangkan oleh aktor-aktor dalam sebuah Jaringan Advokasi Transnasional adalah berbasis kepada nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu jaringan Advokasi menjadi penting dalam pembahasan mengenai isu-isu yang berbasis nilai-nilai seperti isu-isu hak asasi manusia, lingkungan, perempuan, kesehatan,dan lain-lain. Mereka yang mengadvokasi isu-isu, ide-ide atau nilai-nilai serta norma tertentu tidak bekerja sendiri-sendiri dan tidak mengenal batasan-batas negara dalam memperjuangkan apa yang mereka yakini, seperti yang terlah terjadi dalam dalam beberapa dekade terkahir yang mana kita telah melihat semakin meningkatnya organisasi-organisasi yang bekerja sama, dan tanpa disadari telah membangun sebuag gabungan atau membentuk Jejaring Advokasi yang menjadi semacam jembatan yang melampaui batas-batas negara untuk melakukan perubahan sosial.
            Adapun aktor-aktor besar dalam sebuah Jaringan Advokasi diantaranya adalah:
·         Organisasi-organisasi Riset dan Advokasi Non Governmental Internasional dan Domestik
·         Pergerakan Sosial Lokal
·         Yayasan
·         Media
·         Gereja, Serikat perdagangan, Organisasi, Konsumen dan Intelektual
·         Bagian dari Intergovernmental Organization
·         Bagian dari cabang-cabang lembaga eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan
Namun tidak semua aktor tersebut ada dalam sebuah Jaringan Advokasi Transnasional. NGO merupakan aktor internasional maupun domestik yang mana memainkan peranan sentra didalam Jaringan Advokasi. Hal ini biasanya diperankan oleh NGO yang mana seringkali berperan sebagai inisiator aksi-aksi dan menekan aktor-aktor lain yang lebih powerful. NGO memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melakukan lobi-lobi yang bertujuan untuk mengubah suatu kebijakan.
            Jaringan Advokasi Transnasional tidak mengendalikan kekuatan dalam isu tradisional yang mana sering menggunakan fisik (militer) atau kekuatan ekonomi. Karena mereka tidak memiliki kapasitas tersebut. Dan mereka merupakan kelemahan dari sisi internasional. Namun dalam kenyataannya kelompok-kelompok seperti mereka yang memiliki pengaruh yang semakin meningkat dari waktu kewaktu. Mereka memang tidak serta masuk kedalam arena politik internasional namun mereka mencari cara agar isu yang mereka usung dapat menarik perhatian perhatian untuk dibahas oleh aktor-aktor tradisional. Sarana utama mereka adalah informasi yang diproduksi secara cepat, disusun secara akurat, serta  secara efektif.
            Ketika salah satu aktor di dalam suatu jaringan memiliki sebuah visi dengan melakukan strategi politik untuk menghadapi suatu permasalahan tertentu , maka permasalahan yang diajukan tersebut berpotensi untuk mengundang aksi di dalam jaringan yang ada. Hal ini tampak ketika sebuah NGO melakukan advokasi terhadap negara tertentu dan mereka mendapatkan rintangan dari pemerintah negara yang bersangkutan. Bukanlah suatu kebetulan apabila banyak NGO serta jejaring advokasi yang ada selalu menyatakan bahwa mereka mengklaim dan memperjuangkan hak-hak tertentu. Pemerinta merupakan bukan hanya penjamin utama terhadap suatu hak, tetapi juga merupakan pelanggar utama atas hak-hak tersebut. Apabila suatu pemerintah enggan untuk mengakui tentang hak tersebut, kelompok-kelompok NGO akan menjadikan rintangan untuk masuk kedalam arena politik domestik negara yang bersangkutan. Untuk itulah mereka mengaktifkan koneksi internasional untuk mengekspresikan persoalan yang tengah dihadapi. Untuk dapat memahami lebih jelas mengenai pola hubungan antar aktor dalam sebuah Jaringan Advokasi Transnasional. Ketika saluran antara suatu negara dengan aktor domestik seperti NGO lokal terhalangi, maka muncul suatu pola bumerang yang menunjukan karakteristik jejaring transnasional. NGO lokal akan mencari aliansi internasional untuk mendapatkan dukungan seta semakin menambah tekanan dari luar terhadap negara yang bersangkutan. tekanan dari luar tersebut bisa dari negara lain yang telah melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dari NGO, serta bisa juga dari organisasi ketiga seperti intergovermental organization. Dengan demikian, tekanan yang dihasilkan oleh pola hubungan semaca itu akan semakin mendapatkan perhatian dari pemerintah neagra yang sebelumnya. Jejaring Transnasional telah memperkuat tuntutan dari kelompok-kelompok lokal, membuka arena terbuka terhadap isu yang diusung, dan pada akhirnya membawa tuntutan tersebut kembali ke tingkat domestik.
            Untuk memahami bahwa sebuah norma atau nilai-nilai yang diusung oleh non-state actor dapat memiliki pengaruh terhadap dinamika perubahan dalam kebijakan maupun politik internasional, norm emergence merupakan sebuah kerangka dasar untuk melihat siapakah yang mencetuskan sebuah norma serta upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor tersebut agar norma yang diyakininya dapat tersebar. Sebuah norma tidak muncul secara tiba-tiba, namun ia dibangun secara aktif oleh agen-agen yang memiliki gagasan kuat mengenai prilaku yang menurutnya pantas di dalam komunitas mereka. Proses pemunculan norma tersebut tidak terlepas dari norm enterpreneurs serta organizational platforms untuk mencapai titik puncaknya. Norms enterpreneurs memiliki peranan yang penting dalam proses kemunculan sebuah norm. Mereka meyerukan perhatian terhadap sebuah isu tertentu bahkan membuat isu sendiri dengan cara menyebutkan, menginterpretasikan, serta mendramatisasi isu-isu tersebut.
            Peran sentral informasi dalam isu-isu ini membantu menjelaskan dorongan untuk menciptakan jaringan. Informasi di bidang-bidang ini sangat penting. Aktor-aktor nonpemerintah bergantung pada akses mereka terhadap informasi untuk membantu menjadikan mereka pemain yang sah. Menghubungi kelompok yang berpikiran sama di bome dan di luar negeri memberikan akses ke informasi yang diperlukan untuk pekerjaan mereka memperluas legitimasi mereka, dan membantu memobilisasi informasi seputar target kebijakan tertentu Sebagian besar organisasi nonpemerintah tidak dapat membantu orang-orang staf dalam berbagai pengadilan. . Di Amerika Serikat, kelompok hak asasi manusia mendapat dukungan dengan memberikan informasi kepada pembuat kebijakan yang meyakinkan mereka untuk memotong bantuan militer dan ekonomi. Untuk membuat masalah bisa dinegosiasikan, NCO pertama harus menaikkan profilnya atau menggunakan informasi dan politik simbolis. Kemudian anggota jaringan yang lebih kuat harus menghubungkan kerja sama dengan sesuatu yang bernilai: uang, perdagangan. atau prestise. Demikian pula, dalam kampanye bank pembangunan multilateral lingkungan, keterkaitan perlindungan lingkungan dengan akses terhadap pinjaman sangat kuat Meskipun pengaruh NCO sering bergantung pada penguasaan sekutu yang kuat, kredibilitas mereka masih bergantung pada kemampuan mereka untuk memobilisasi anggotanya sendiri dan mempengaruhi opini public. contoh terbaik dari politik pertanggungjawaban jaringan adalah kemampuan dari jaringan hak asasi manusia untuk menggunakan ketentuan hak asasi manusia dari Kesepakatan Helsinki 1975 untuk menekan Uni Soviet dan pemerintah Eropa Timur untuk perubahan. Kesepakatan Helsinki membantu menghidupkan kembali movemett hak asasi manusia di Uni Soviet melahirkan organisasi baru seperti Grup Helsinki Helsinki dan Komite Tontonan Helsinki di Amerika Serikat, dan membantu melindungi aktivis dari penindasan Jaringan hak asasi manusia merujuk pada kewajiban Moskow berdasarkan Akta Akhir Helsinki dan disandingkan ini dengan contoh pelanggaran.




Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sistem pemerintahan negara swedia.

Food Security (keamanan pangan)

Pengertian ICCPR, CEDAW, CAT