Arab Spring; konflik pemerintahan di timur tengah

ARAB SPRING

Abstrak

 Gerakan revolusi yang hadir selama Arab Spring telah menimbulkan pergolakan politik negara-negara Timur Tengah. Dimulai dari Tunisia, revolusi tersebar pada negara tetangga yakni Mesir, Libya, juga Syiria. Hadir ditengah agama dan kultur Islam yang menonjol, tujuan revolusi adalah untuk menghadirkan demokrasi dalam sistem pemerintahan negara-negara yang telah lama berada dalam sistem autokrasi, namun selama ini demokrasi dengan Islam kerap dianggap tidak kompatibel satu sama lain, terutama di negara-negara dengan nilai-nilai Islam yang mengakar. Artikel ini berfokus pada penggunaan nilai-nilai Islam dalam gerakan masyarakat sipil global yang terjadi dalam Arab Spring. Meninjau revolusi secara makro, argumen utama kami adalah bahwa Arab Spring menjadi sebuah fase yang mengantarkan Islam tingkat fleksibilitas tertentu terhadap demokrasi dan membawa demokrasi pada dunia Arab. Makalah ini menghasilkan simpulan bahwa pemicu revolusi bukan karena urusan keagamaan, demonstran yang bergabung tidaklah seratus persen kaum muslim, dan isu yang dituntut tidak berkaitan dengan kehidupan beragama masyarakat, namun Islam baik nilai atau praktik ibadahnya, tidak dapat dipisahkan dalam pengorganisasian massa selama revolusi terjadi.

Kata Kunci: Arab Spring, Revolusi, Demokrasi

Pendahuluan.

Arab Spring adalah istilah untuk kebangkitan dunia Arab atau pemberontakan yang dimulai di Tunisia pada musim semi Desember 2010. Arab Spring menjalar ke Libya, Aljazair, Mesir, Lebanon, Yordania, Mauritania, Sudan, Oman, Arab Saudi, Maroko, Yaman, Irak, Bahrain, Kuwait, Sahara Barat, dan Suriah dengan berbagai tingkat tekanan untuk menggulingkan pemerintah. Beberapa pemimpinnya digulingkan dengan cara kudeta berdarah, yang lain sedang berlangsung dan beberapa sudah berhenti. Kegagalan Arab Spring ditunjukkan dengan harapan rakyat Timur Tengah yang tidak terwujud. Keinginan lepas dari kediktatoran rezim (dictatorship regime) yang zalim justru menghadirkan rezim diktator baru sebagaimana yang terjadi di Mesir. Harapan kehidupan islami dapat terwujud justru malah mengokohkan rezim sekular sebagaimana yang terjadi di Tunisia. Belum lagi konflik yang berkepanjangan di Libya, pembantaian rakyat yang menjadi tontonan dunia internasional sebagaimana yang terjadi di Suriah, ancaman disintegrasi di Irak sampai pertarungan adidaya dunia sebagaimana yang terjadi di Yaman. Itulah buah dari Arab Spring.

Globalisasi di timur Tengah

Globalisasi ditandai dengan hubungan antar negara atau antar kawasan yang mengalami akselerasi sedemikian cepat sehingga muncul kesadaran lintas batas negara integrasi dan saling ketergantungan. Globalisasi juga identik dengan liberalisasi perdagangan dan ketertarikan negara-negara Timur Tengah untuk masuk dalam rezim perdagangan bebas cukup tinggi. Arab Saudi sebagai aktor utama di kawasan ini misalnya memiliki minat yang tinggi untuk masuk ke WTO sejak tahun 1996, dan diluluskan keanggotaanya tahun 2008. Keanggotaan Arab Saudi dalam WTO dinilai lambat bila dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya seperti UEA, Qatar, Bahrain dan Oman karena peraturan-peraturan dagang domestik Arab Saudi perlu banyak perubahan sehingga compatible dengan aturan dagang WTO. Kecenderungan negara-negara Arab untuk lebih dalam masuk ke perdagangan internasional juga terlihat dari berkembangnya pusat-pusat jasa keuangan. UEA mengembangkan Abu Dhabi sebagai sentral perdagangan dan jasa keuangan di Timur Tengah menyaingi Hongkong dan Singapura. Kesadaran bahwa sumber daya alam minyak suatu saat akan habis, mendorong elit politik di negara tersebut mencari alternatif lain untuk menggerakkan ekonomi mereka saat komoditi minyak sudah tidak bisa diandalkan.

 Dengan memanfaatkan kekayaan minyak yang saat ini masih dimiliki serta keuntungan geografis sebagai kawasan tempat pertemuan antara Timur dan Barat, Abu Dhabi berkembang menjadi kota pelabuhan dan galangan kapal bagi kapal-kapal besar yang melewati Teluk Persia. Bahkan Bandar Udara Abu Dhabi berkembang menjadi bandara transit yang menghubungkan Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Keuntungan ekonomi dari minyak diinvestasikan untuk membangun gedung-gedung pencakar langit sebagai pusat-pusat bisnis. Negara Teluk lainnya Arab Saudi pun tidak mau ketinggalan mengembangkan Jeddah sebagai pusat bisnis. Seolah bersaing dengan Abu Dhabi, Arab Saudi juga berencana membangun gedung-gedung tinggi mengalahkan popularitas Burj Al-Khalifa.

Arab Spring memberikan kesempatan kepada political community semacam ini untuk berpartisipasi dalam perubahan politik di negara masing-masing. Partai An-Nahdha pimpinan Rachid Ghannouchi yang memiliki kedekatan dengan pemikiran Al-Ikhwan terlibat aktif dalam gerakan revolusi ini. Ghannouchi sendiri selama bertahun-tahun terusir dari negaranya (tinggal di Perancis) karena sikap kritis terhadap rezim Bin Ali. Ketika Presiden Bin Ali berhasil digulingkan Ghannouchi kembali ke negaranya, ikut serta dalam pemilu dan akhirnya An-Nahdha memenangkan pemilu. Kemudian di Maroko setelah Raja Muhammad IV melakukan reformasi politik agar gelombang Arab Spring tidak mengancam kekuasaannya dengan melakukan pemilu multi partai, Partai Keadilan dan Pembangunan yang juga memiliki kedekatan dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin memenangkan pertarungan dalam pemilu yang digelar pada 27 November 2011

Konflik di negara-negara Arab

1.      Diktator Baru di Mesir.

Mesir awalnya mengalami perubahan sosial yang signifikan. Gelombang protes massa yang dilakukan di Lapangan Tahrir (Tahrir Square) melibatkan semua kelompok massa dan akhirnya dapat menumbangkan rezim yang berkuasa, Hosni Mubarak. Inilah revolusi jilid I, yang mereka sebut Revolusi 25 Januari 2011. Ikhwanul Muslimin, yang pada masa Mubarak mengalami penindasan politik, akhirnya dapat memenangkan Pemilu dan menjadi penguasa baru di negeri piramid ini. Namun demikian, presiden terpilih Muhammad Mursi gagal melakukan konsolidasi politik. Hal ini dimanfaatkan oleh kelompok oposisi yang didukung oleh militer untuk menggalang revolusi jilid II, yang mereka sebut Tamarrud.

Presiden Mursi yang terpilih secara demokratis kemudian dikudeta oleh militer dengan alasan demi menjaga stabilitas negara. Jenderal Abdel Fatah As-Sisi, yang sebenarnya diangkat oleh Mursi untuk menopang kekuasannya yang pro Islam, justru menunjukkan wajah aslinya sebagai militer binaan AS yang akan terus menjaga kepentingan AS di negara yang berbatasan langsung dengan Israel ini. Dengan manipulasi demokrasi yang dilakukan, Jenderal As-Sisi kini mengokohkan dirinya sebagai diktator baru Mesir. Hal ini juga menunjukkan bahwa tujuan-tujuan Arab Spring di Mesir telah mengalami kegagalan.

2.      Penguasa Sekular Kembali di Tunisia.

Bermula dari Provinsi Sidi Bouzid di Tunisia, ketika para demonstran menuntut turun rezim Zine al-Abidine Ben Ali atas buruknya situasi ekonomi, korupsi, dan tingginya tingkat pengangguran di Tunisia. Aksi mereka dipicu oleh percobaan bunuh diri seorang pedagang asongan bernama Mohamed Bouazizi. Bouazizi membakar diri setelah polisi menyita dagangan berupa buah dan sayur yang merupakan satusatunya sumber penghasilan. Bouazizi meninggal di rumah sakit pada 4 Januari 2011 akibat luka bakar dari aksinya. Dengan segera, Bouazizi menjadi simbol perlawanan rakyat atas rezim Ben Ali. Tidak kuat menghadapi demonstrasi dan kerusuhan kerusuhan yang terus terjadi, Ben Ali akhirnya melarikan diri ke Jeddah, Arab Saudi. Larinya Ben Ali menandai berakhirnya rezim yang ia bangun sejak 24 tahun sebelumnya. Gerakan oposisi akhirnya bisa membanguntransisi di Tunisia.

Tunisia lalu menyetujui konstitusi baru pada awal tahun ini. Hal ini dihargai oleh dunia internasional sebagai contoh untuk perjuangan melawan kekacauan dan kekerasan. Pada Pemilu kedua Oktober 2014 lalu, justru Partai sekular Tunisia, Nida Tounes, memenangi lebih dari 85 kursi dalam pemilihan parlemen beranggota 217 orang. Hanya sebanyak 69 kursi diraih Partai Islam, Ennahda. Bahkan  Beji Caid Essebsi, kandidat dari partai sekular Tunis, dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilpres Tunisia pada hari Senin, 22 Desember dengan meraih 55,68% suara mengalahkan presidenincumbent dari Islamis, Moncef Marzouki (44,32%). Kemenangan politisi Tunisia yang berusia 88 tahun ini dikritisi akan menandai kembalinya kekuatan rezim sekular sebelum Arab Spring.

3.      Konflik Berkepanjangan di Libya.

Hingga terjadi Arab Spring di Libya pada tahun 2011, AS tidak memiliki pengaruh apapun di negeri yang kaya minyak ini. Qaddafi adalah agen setia Inggris. Dengan datangnya Musim Semi Arab serta jatuhnya Hosni Mubarak di Mesir dan Zainal Abidin Ben Ali di Tunisia, perubahan sosial dengan cepat meluas melintas batas hingga ke Libya. Memahami bahwa Qaddafi tidak diinginkan lagi oleh rakyat Libya, Inggris memutuskan berlepas tangan dari Qaddafi dan menyiapkan pengganti.

Puluhan negara yang tergabung dalam NATO menggempur Libya hingga porak-poranda. Qaddafi dinyatakan “tewas”. Pemerintahan (definitif) bubar. Pemerintah sementara tak digubris. Perampokan harta Qaddafi berkedok pembekuan aset-asetnya di luar negeri pun menjadi fenomena. Pergolakan senjata bermotif saling klaim SDA di internal negeri terus berlanjut. Libya kini ibarat ladang yang ditinggal pemiliknya, menjadi rebutan banyak orang. Libya berubah menjadi (failed state) negara gagal yang berantakan.

AS justru mulai mendukung kekuatan ketiga: aset lama CIA, Jenderal Khalifa Haftar. AS berupaya menempatkan dia sebagai diktator baru Libya. Haftar memutuskan hubungan dengan Gaddafi pada tahun 1980 dan tinggal bertahun-tahun di Langley, Virginia, dekat kantor pusat CIA. Di sana ia dilatih oleh CIA, dan telah mengambil bagian dalam berbagai upaya perubahan rezim Libya oleh Amerika, termasuk batalnya upaya penggulingan Gaddafi pada tahun 1996.

Pada tahun 1991 New York Times melaporkan bahwa Haftar ditengarai menjadi salah satu di antara 600 tentara Libya yang dilatih oleh pejabat intelijen Amerika dalam bidang sabotase dan keterampilan gerilya lainnya. Ia dengan rapi sedang dipersiapkan sesuai kebutuhan Amerika, dibarengi antusiasme Presiden Reagan untuk menggu-lingkan Kolonel Gaddafi.

4.      Konflik Suriah Yang  Masih Membara.

Di Suriah, fenomena Arab Spring masih membara. Perjuangan revolusi rakyat belum juga usai. Demonstrasi massa di berbagai kota besar Suriah belum mampu menggulingkan simbol otoritarisme Suriah, Bashar Assad, dari kursi presiden. Kini berbagai unjuk rasa sudah berubah menjadi revolusi militer. Terbentuk berbagai kelompok militer yang terus melakukan perlawanan terhadap rezim Bashar Assad. Kelompok milisi tersebut antara lain Pasukan Pembebasan Suriah (FSA), Daulah Islamiyah Iraq dan Syam (ISIS), Jabhah Nusrah, Liwa Al Haq, Ahrar Al-Sham, Jabhah Islamiyah, Jaisyul Mujahidin, Jabhah Tsuwar Suriah, dan banyak lagi. Yang terbaru adalah Jamaah Ahadun Ahad. Milisi ini kebanyakan anggotanya adalah mujahidin dari negeri tetangga.

Tidak hanya itu, ada beberapa penyebab terjadinya konflik di Suriah ialah :

a)      Kesenjangan Ekonomi

Pada 16 Juni 2000 Jean Shaoul dan Chris Marsden menyebutkan perekonomian Suriah dalam masa kesulitan diantaranya, produksi minyak turun menjadi 400,000 barel per hari, Suriah kesulitan menjalankan pelayanan publik karena mengalami krisis, angka kelahiran tinggi dan pendapatan perkapita menurun.23 Suriah dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dalam bidang ekonomi. Ditambah dengan utang luar negeri yang terus membengkak.

b)      Kebijakan Militer

Semasa masih berkuasa, Hafez Al-Assad merupakan tokoh yang pantas diperhitungkan dalam percaturan politik di Timur Tengah.25 Hafez Al-Assad sangat menentang hegemoni Amerika dan Eropa serta pendudukan Israel. Hafez Al-Assad selalu berjuang baik dalam medan pertempuran maupun di meja perundingan untuk memulihkan hak-hak bangsa Arab, menghadapi agresi dan pendudukan Israel, konspirasi serta propaganda yang dilakukan zionis.

c)      Sunni-Syiah

Konflik Sunni-Syiah yang berkepanjangan turut mewarnai politik kawasan Timur Tengah. Konflik Suriah tidak terlepas dari campur tangan di balik layar antara Amerika Serikat dan sekutunya yang mayoritas negara Sunni seperti Arab Saudi, Turki, Qatar melawan Rusia yang didukung China dan Iran. Kedua pihak (Amerika dan Rusia) gencar mengirimkan bantuan berupa uang, alat persenjataan, pelatihan militer.

5.      Yaman Masih Jadi Rebutan AS-Inggris dan Arab Saudi-Iran.

Sejak dekade 60-an, pertarungan sengit terjadi antara Amerika Serikat dan Inggris di Yaman. Yaman, secara historis adalah negara yang berada dalam pengaruh Inggris. AS mulai kepincut menanamkan pengaruhnya di Yaman setelah menjadi otak dalam kudeta as-Salal tahun 1962. Republik Yaman lalu diumumkan. Inggris terus berusaha mengendalikan daerah selatan Yaman hingga kemudian didirikanlah republik di sana pada 30 Nopember 1967.Lepas dari pengaruh AS sekian lama, akhirnya AS mendapatkan momentum untuk kembali menanamkan pengaruhnya di Yaman ketika meletus berbagai protes rakyat di Yaman dan tuntutan revolusi pada tahun 2011 untuk menjatuhkan rezim Ali Abdullah Saleh yang loyal kepada Inggris yang sudah lama berkuasa. Jatuhnya rezim Ali Abdullah Saleh tentunya menggembirakan AS. Berikutnya AS memandang adanya kemungkinan melemah-kan pengaruh Inggris di Yaman setelah lepas dari anteknya, Ali Abdulah Saleh.  

Merujuk pada konsep daerah pengaruh tersebut, Rivalitas antara Kerajaan Arab Saudi dan Iran di Yaman merupakan representasi mutakhir dari perebutan daerah pengaruh di kawasan teluk. Perubahan rezim di Yaman bisa menggeser peta daerah pengaruh Saudi dan Iran, dalam hal ini Yaman yang sebelumnya berada dibawah pengaruh Saudi, terancam dengan peristiwa pendudukan Houthi yang mendeklarasikan Dewan Revolusi.

Houthi merupakan organisasi yang di gerakkan oleh kelompok Zaidi, sebuah cabang dari Syiah yang mempunyai penganut cukup banyak di Yaman. Jumlah penganut Zaidi mencapai 45% dari total populasi di negara tersebut, sedangkan yang terafiliasi dalam gerakan Houthi berkisar sekitar 30% dari total populasi. Sejah mencatat, Zaidi memerintah negeri Yaman (Utara) selama 1.000 tahun lebih sampai tahun 1962. Selama periode tersebut, mereka mempertahankan kemerdekaan dengan tangguh dan banyak terlibat dalam pertempuran melawan kekuatan-kekuatan asing yang pada saat itu mengendalikan wilayah Yaman bagian selatan. Naiknya Houthi telah merubah konfigurasi politik di internal negara Yaman dimana kelompok Syiah mendapatkan momentum untuk mengakses kuasa. Houthi—yang mempunyai kedekatan ideologis dan diduga berafiliasi dengan Iran, akan mengurangi radius pengaruh Arab Saudi di satu sisi, dan memperluas daerah pengaruh Iran di sisi lain. Meski merupakan negara miskin, namun Yaman merupakan negara yang mempunyai kepadatan cukup tinggi dengan populasi lebih dari 25 juta penduduk. Jika dibiarkan, perubahan konfigurasi politik Yaman ini berpotensi menggeser peta rivalitas pengaruh Saudi dan Iran di kawasan. Mempertimbangkan hal tersebut, maka reaksi keras Saudi terhadap pergolakan di Yaman bisa di pahami.

Belum lagi jika mempertimbangkan faktor geografis, Yaman merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Keduanya mempunyai garis perbatasan darat yang cukup panjang yaitu di bagian selatan Arab Saudi dan wilayah utara Yaman. Yang tak kalah menarik untuk di catat dalam hal ini adalah, wilayah utara Yaman ini merupakan salah satu basis utama Houthi.

6.      Ancaman Disintegrasi di Irak.

Kondisi di Irak sebenarnya tidak tersangkut paut dengan Arab Spring. AS sudah menduduki Irak secara langsung sejak 2003. AS telah mempersiapkan Irak yang baru sejak saat itu. Arab Spring yang terjadi di belahan Dunia Arab yang lain, tidak akan mengganggu rancangan ini, bahkan menjadi kesempatan untuk memuluskan implementasi rencana besar ini.

Pembagian ini sudah ditetapkan dan akan terus di kawal sehingga ketika terjadi konflik Irak, munculnya perseteruan di antara sekte dan kelompok di Irak, AS berdiam diri. AS tidak mau tahu dengan kejadian-kejadian berdarah di wilayah Sunni antara suku-suku, ISIS, Ba’ats dan Naqsabandiyah. AS tidak menilai itu sebagai gangguan keamanan meski pembantaian terjadi selama persengketaan dan peperangan tersebut terjadi di dalam satu wilayah yang sama. AS pun tidak memandang sampainya ISIS ke Mosul pada 10 Juni 2014 atau Tikrit atau yang lain sebagai gangguan keamanan, genosida dan tidak pula dianggap melampaui batas kemanusiaan. Karena hal itu adalah peperangan di satu wilayah yang sama.

Prospek demokrasi yang dibawa oleh Arab Spring.

Ketika gerakan masyarakat sipil global di Timur Tengah menuntut hadirnya demokrasi dengan berbagai pertaruhan, Sistem demokrasi di Barat dikarakteristikkan dengan adanya: pemisahan kekuasaan, pemilu yang bebas, kebebasan warga sipil, hukum, serta penghargaan atas hak asasi manusia seperti kepemilikan pribadi, kebebasan berpendapat, serta toleransi beragama. Prinsip ini merupakan nilai yang sepenuhnya baru bagi negara-negara Timur Tengah. Negara-negara Arab sedang dalam proses menuju pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Tentunya jalan untuk menghadirkan demokrasi di kawasan tersebut tidaklah mudah.

Terlepas dari upaya kelompok masyarakat, upaya transfer kekuasaan dari elit pemimpin lama pada penggantinya sangat terbuka oleh ancaman ganguan, seperti yang terlihat di Tunisia dan Mesir. Aktor-aktor dalam rezim lama masih hadir dan menjadikan transisi sebagai proses yang kian kompleks. Menurunkan diktator adalah hal yang sederhana, namun memerangi sistem politik yang korup, penuh dengan nepotisme dan patronase merupakan tantangan yang lebih besar. Diperlukan bertahun-tahun sebelum aktor pemerintah dapat menjadi satu-satunya aktor yang dilegitimasi. Sebelum itu, masyarakat sipil masih menjadi pengawas sekaligus juri yang menilai kinerja pemerintah. Selain itu, upaya sekularisasi politik menjadi agenda besar yang belumlah selesai. Sekalipun telah dibahas mengenai bagaimana Islam bertransformasi sehingga lebih fleksibel terhadap demokrasi, namun menegosiasikan peranan normatif agama dalam politik adalah proses yang rumit dan rentan akan konflik. Alasannya adalah karena agama merupakan subjek yang sifatnya emosional dan sensitif serta berhubungan langsung dengan isu personal dan identitas kelompok. Beragamnya kelompok agama dalam masyarakat menciptakan pemikiran yang berbeda pula mengenai bagaimana agama seharusnya dipraktikkan dalam kehidupan politik. Menjalankannya secara demokratis akan menghabiskan banyak waktu dan rawan akan konflik.      

Namun demikian, tidak bijaksana untuk mengatakan bahwa prospek demokrasi dalam negara Muslim tidaklah cerah. Islam dan budaya Islam tidak mengandung hambatan tertentu atas demokrasi. Arab Spring justru menunjukkan bahwa terdapat sinergi antara keduanya yang dapat menghasilkan akomodasi. Apa yang terjadi di dunia Arab menunjukkan hadirnya kebutuhan akan ruang publik dan penghargaan diri masyarakat untuk turut dapat berpartisipasi dalam politik. Dengan kata lain, gerakan sosial dalam Arab Spring menghadirkan prospek yang lebih baik mengenai demokrasi di tempat yang tidak pernah mengenal demokrasi sebelumnya.

Dampak pasca terjadinya arab spring.

            Dalam hal ini, negara-negara di timur tengah merasakan dampak yang sangat besar pasca terjadinya revolusi di negara-negara arab yang bias dikenal dengan Arab Spring. Dampak yang dirasakan tidak hanya dalam bidang politik saja akan tetapi juga berdampak sangat besar dalam perekonomian, social, budaya dan lain sebagainya. Arab Spring juga menjadi sebuah fenomena yang ‘secara paksa’ membawa demokrasi ke dunia Arab yang selama berdekade sebelumnya pada umumnya menerapkan sistem autokrasi. Pandangan pesimistis terus bermunculan mengingat hingga saat ini pergolakan masih terjadi, namun perlu disadari bahwa demokrasi merupakan proses yang tidak sebentar dan tidak pernah sepenuhnya selesai. Masyarakat dapat menyuarakan tuntutannya, wanita diakui hak-hak nya, hukum dan konstitusi sebagai dasar negara, menunjukkan bahwa meskipun masih jauh, ada sistem yang berusaha dibangun dengan berlandaskan demokrasi di Timur Tengah.  

            Dalam revolusi ini, yang sangat di sayangkan ialah banyaknya warga sipil yang tidak bersalah menjadi korban. Salah satu contohnya ialah para warga sipil yang berada di Suriah yang mana hingga saat ini di negara tersebut masih berada dalam konflik yang besar dan berkepanjangan. Syrian Center for Policy Research merilis data terbaru korban perang Suriah selama lima tahun telah merenggut 470 ribu nyawa. Angka ini meningkat hampir dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya. The Guardian melaporkan ekspektasi hidup di Suriah turun menjadi 55, 4 tahun. Sebelum konflik hidup warga Suriah rata-rata diperkirakan bisa mencapai 70 tahun. Konflik Suriah mengakibatkan kota-kota bersejarah menjadi hancur. Aleppo yang merupakan salah satu kota bersejarah terbesar Suriah telah hancur, kompleks Masjid Umayyah yang kuno dan sangat terkenal telah dihancurkan. Hampir semua tempat Warisan Dunia Suriah versi Badan Pelestarian Budaya PBB (UNESCO) telah rusak. Termasuk di kota sebelah utara Aleppo, kota kuno Bosra di selatan, salah satu istana abad pertengahan yang paling penting dilestarikan di dunia Crac des Chevaliers serta situs arkeologi Palmy

            Dampak yang terjadi pasca revolusi di negara-negara di Timur Tengah ini tidak hanya ditentukan oleh tren-tren global saja, tetapi justru akan menentukan apakah bagian dunia lainakan menjadi lebih baik ataupun lebih buruk. Setiap scenario potensial Timur Tengah memiliki implikasi besar bagi dunia. Misalnya, pecah konflik regional besar ang tiak dapat dicegah, maka akan berdampak buruk pula terhadap perekonomian global. Demikian juga persaingan antara Arab Saudi dan Iran yang memperebutkan pengaruh hegemoni di timur Tengah, misalnya di Suriah dan yaman akan juga mempengaruhi perdamaian dan kemakmuran dikawasan. Pendek kata, dunia yang lebih makmur dan damai adalah tidak mungkin tanpa adanya timur tengah yang stabil dan aman.

Kesimpulan.

            Revolusi Arab Spring dalam hal dapat membuahkan 3 hal. Pertama, mayoritas negara-negara di kawasan itu (Timur Tengah dan Afrika Utara), banyak merubah sistem negaranya. Mulai Saudi Arabia hingga Yordania menyesuaikan strategi mereka agar bias tetap bertahan, berkuasa dan menghadapi para penentang. Kedua hasil dari Arab Spring menunjukkan sebuah kontes yang relatif yang berimbang antara massa rakyat yang menuntut perubahan dan rezim yang berkuasa. Tetapi hal itu menyebabkan pecahnya perang saudara. Libya, yaman, dan Suriah dapat dimasukkan kedalam kategori ini. Ketiga, adanya negara-negara yang dapat dikatakan mengalami transisi yang relataif mulus setelah pergantian rezim. Misalnya, Tunisia dan Mesir (meskin Mesir tidak begitu aman bila dibandingkan dengan Tunisia, Mesir lebih banyak mengalami kekerasan dibandingakan Tunisia). Transisi di Mesir berakhir dengan kudeta militer yang mana hal ini mengakibatkan militer di Mesir kembali berkuasa dan kembali ke masa sebelum revolusi. Libya, Yaman, dan Suriah mengalami kolabs politi yang hamper sama, polirisasi, dan perang saudara. Suriah menjadi sumber krisis baru di Timur Tengah pasca Arab Spring. Hampir tiap rezim lebih tidak toleran dan lebih reprensif.

            Tetapi Arab Spring tetap hanya bagian dari cerita atau apa yang akan menentukan masa depan Timur Tengah. Ada beberapa kecenderungan lain yaitu perubahan peta energy, usaha menekan perkembang-biakan senjata pemusnah masal, krisis ekonomi, radikalisme dan terorisme, dan persaingan diantara pemain global dan regional. Timur Tenagah tidak hanya ditentukan oleh tren-tren global, tetapi justru akan menentukan apakah bagian dunia lain akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Setiap skenario potensial Timur Tengah memiliki implikasi besar bagi dunia. Misalnya pecah konflik regional besar yang tidak dicegah, maka akan berdampak buruk terhadap perekonomian global.

Daftar Isi

agustinova, d. e. (2013). latar belakang dan masa depan Libya pasca Arab Spring. jurnal ilmu soisial SOCI, 120-128.

fanani, a. (2016). rivalitas Arab Saudi-Iran di Yaman era Arab Spring.

hermawan, s. (2016). konflik suriah pada masa bashar al-assad tahun 2011-2015. juranal universitas negeri yogyakarta.

kuncahyono, t. (2016). Arab Spring dan masa depan Timur Tengah. journal AIPI, 3-26.

muttaqien, m. (2006). Arab Spring: dimensi domestik, regional, dan global. depertemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, 262-276.

Rachmania, R. (2015, juli ). konflik Suriah pada saat Arab Spring 2010. pp. 18-90.

umar, a. r. (2014). media sosial dan revolusi politik: memahami kembali fenomena "Arab Spring" dalam perspektif ruang publik transnasional. jurnal ilmu sosial dan politik, 115-129.

yasmine, s. e. (2015). Arab Spring: islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah. jurnal hubungan internasional universitas airlangga, 106-133.