PELUANG DAN TANTANGAN POLITIK LUAR NEGERI PRESIDEN JOKO WIDODO DARI PERBATASAN HINGGA MASALAH PERSIAPAN MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ( MEA )


PELUANG DAN TANTANGAN POLITIK LUAR NEGERI PRESIDEN JOKO  WIDODO DARI PERBATASAN HINGGA MASALAH PERSIAPAN MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ( MEA )
·         Ilmu Hubungan Internasional adalah Ilmu yang mempelajari hubungan antar negara yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi non pemerintah, dan individu yang khususnya mempunyai tujuan politik,(tetapi juga ekonomi, dan sosial-budaya ).
·         Sedangkan menurut Dean A Minix dan Sandra M Hawley dalam bukunya Global Politic : International Politics A term often interchanged with international relations, world politics, or global politics that denotes the sum of all political interchange within the world at a given time.
·         Kebijakan luar negeri adalah kebijakan yang telah diformulasikan oleh suatu negara yang ditujukan kepadanegara lain atau masyarakat internasional untuk mencapai sebanyak-banyaknya kepentingan nasional.
·         Sedangkan definisi menurut UU Hubungan Luar Negeri No 37 tahun 1999 BAB I ( Pasal 1 ), Politik Luar Negeri didefinisikan sebagai kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain , organisasi internasional , dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.
·         Ruang Lingkup Analisa  Politik  Luar Negeri Menurut Adeed Dawisha adalah:
1.      THE INFLUENCES OF FOREIGN POLICY: hal-hal yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara.
2.      THE DECISION MAKING PROCESS: proses pembuatan kebijakan luar negeri.
3.      THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN POLICY: implementasi politik luar negeri.
·         Pendekatan politik luar negeri:
1.      GREAT POWER APPROACH: politik luar negeri suatu negara yang selalu melihat suatu persaingan super power dalam politik internasional.
2.      PSYCHOLOGICAL APPROACH: politik luar negeri disuatu negara yang sangat dipengaruhi kondisi pisiologis pemimpin.
3.      REDUCTIONIST APPROACH: politik luar negeri suatu negara yang mengikuti politik luar negeri negara maju ( negara lain).
·         Delima politik luar negeri negara berkembang:
1.      BETWEEN AID AND INDEPENDENCE: Antara mengutamakan hutang atau kebebasan.
2.      BETWEEN GOALS AND RESOURCES: Antara mencapai tujuan politik luar negeri yang tinggi dengan keterbatasan sumberdaya.
3.      BETWEEN SECURITY AND DEVELOPMENT: Antara menekankan antara keamanan dan pembangunan.
·         Hal-hal yang mempengaruhi politik luar negeri presiden jokowi adalah kondisi geografi indonesia, partisipasi indonesia didalam organisasi internasional, berasal dari partai demokrasi indonesia yang manapartai penguasa yang tidak mayoritas didalam parlemen (DPR).
·         Prinsip-prinsip PLNRI:
1.      Indonesia menghendaki dihapuskannya penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
2.      Tujuan pergerakan Kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara yang merdeka , bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
3.      Orientasi bebas dan aktif.
4.      Memeperjuangkan kepentingan nasional dan menjaga keutuhan NKRI.
5.      Menaati konfrensi PBB.
·         Prioritas politik luar negeri presiden jokowi:
1.      Mewujudkan poros maritim dunia.
2.      Menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga khususnya Malaysia, Timor Leste, Singapura, Filipina, dan Papua Nugini serta penerapan ADIZ oleh RRT.
3.      Mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN.
4.      Menyelesaikan masalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
5.      Mempersiapkan datangnya Bonus Demografi di tahun 2025


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sistem pemerintahan negara swedia.

A.     Pendahuluan. Kerajaan swedia adalah negara terbesar diantara ketiga skandinavia danjuga merupakan negara skandanavia yang paling padat penduduknya. Pantai timur yang menghadap ke teluk bothnia dan laut baltik, sementara pantai baratnya adalah jalur perairan menuju laut utara. Daratan utama swedia berbatasan dengan norwegia dan laut terdapat pegunungan kolen yang salah satu puncaknya merupakan yang tertinggi banyak bergunung-gunung. Wilayah ini merupakan daratan tinggi dan secara bertahap menandai membentuk daratan rendah. Pencairan telah menghasilkan banyak danau di wilayah swedia. Swedia memiliki lebih 4.000 danau yang berukuran lebih dari 1km. Sementara danau terluas, danau vanern, memiliki luas 5.585km. swedia juga memiliki banyak sungai. Sebagian besar aliran   sungai menuju kearah timur dan bermuara di teluk bothnia dan laut baltik. Hampir separo wilayah swedia merupakan hutan. Sebagian besar hutan di wilayah utara. Swedia memanfaatkan denan sanga...
Baca selengkapnya

Food Security (keamanan pangan)

Food Security Apa itu security food? Konsep food security ada pada first world conference pada tahun 1974. Food Security menurut PBB adalah “Ketersediaan Pangan dunia yang cukup dalam segala waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan , dan menyeimbangkan fluktuasi Produksi dan Harga. Menurut FAO ( Food and Agricultural Organization ) Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. Menurut Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai “Kondisi dimana terjadi kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan pangan dalam jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan atas kemanaan ( safety ), distribusi yang merata, dan kemampuan membeli. Krisis pangan dan bahaya kelaparan sedang membayangi dunia. Jumlah kasus kekurangan pangan dan kelaparan tahun ini paling tinggi sejak tahun 1970-an. FAO-UN (2009) mempe...
Baca selengkapnya

Pengertian ICCPR, CEDAW, CAT

Pengertian IC CPR, CEDAW, CAT ICCPR. International Covenant on Civil and Political Rights  atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui undang-undang republic Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik )  yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Semua aturan dan ketentuan mengenai HAM tak pelak lagi selalu mengacu pada DUHAM. Salah seorang penggagas DUHAM asal Lebanon, Rene Cassin, menyatakan bahwa isi DUHAM sebe...
Baca selengkapnya