Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Negara ASEAN


Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Negara ASEAN
A.     Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Malaysia.
Pada hari senin 2 Desember 2012 Menteri Luar Negeri Malaysia dan Menteri Luar Negeri Indonesia mengadakan pertemuan komisi bersama yang ke-13 RI-Malaysia yang diadakan dikantor kementerian luar negeri di jakarta. Dalam pertemuan itu isu-isu kerjasama bilateral, seperti isu perbatasan, kerjasama bidang perdagangan, inventasi, dan pariwisata, kerja sama kekonsuleran, isu polusi asap serta kerja sama di bidang sosial budaya khususnya pendidikan.
Kedua negara juga akan bekerja sama lebih erat lagi dalam hal kekonsuleran, termasuk dalam menangani tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Selain itu, di bidang sosial dan budaya, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama dalam menyediakan akses pendidikan kepada keturunan WNI  di Sabah.
Di akhir pertemuan, kedua Menlu sepakat untuk lebih meningkatkan lagi hubungan bilateral kedua negara di masa mendatang. Pertemuan Komisi Bersama merupakan forum pertemuan bilateral yang membahas berbagai macam isu di berbagai sektor. Dengan demikian, pertemuan Komisi Bersama menjadi salah satu mekanisme utama untuk peningkatan hubungan kedua negara ke tataran yang lebih tinggi lagi.
B.       Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Thailand.
Menteri luar negeri Indonesia menerima kunjungan kementerian luar negeri Thailand pada hari Kamis 11 februari di Pejambon, Jakarta Pusat.  Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari rapat pertama mereka di Bangkok setahun lalu. Keduanya kali ini membahas peningkatan kerjasama dalam bidang maritim, ekonomi, dan terorisme.
isu kedua yang dibahas mengenai ekonomi.
Dengan adanya pertemuan ini, Indonesia berharap dapat memperkuat perjanjian bilateral dalam hal ekonomi. Sementara Menlu Thailand menyatakan kesukaannya berkerja sama dengan Indonesia dalam hal kejahatan transnasional. Di antaranya, penyelarasan visi dan misi dalam memberantas kelompok ekstremis, terorisme, pemberontak bersenjata, dan perdagangan ilegal. Termasuk juga pengembalian orangutan yang dicuri ke habitat asalnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sistem pemerintahan negara swedia.

A.     Pendahuluan. Kerajaan swedia adalah negara terbesar diantara ketiga skandinavia danjuga merupakan negara skandanavia yang paling padat penduduknya. Pantai timur yang menghadap ke teluk bothnia dan laut baltik, sementara pantai baratnya adalah jalur perairan menuju laut utara. Daratan utama swedia berbatasan dengan norwegia dan laut terdapat pegunungan kolen yang salah satu puncaknya merupakan yang tertinggi banyak bergunung-gunung. Wilayah ini merupakan daratan tinggi dan secara bertahap menandai membentuk daratan rendah. Pencairan telah menghasilkan banyak danau di wilayah swedia. Swedia memiliki lebih 4.000 danau yang berukuran lebih dari 1km. Sementara danau terluas, danau vanern, memiliki luas 5.585km. swedia juga memiliki banyak sungai. Sebagian besar aliran   sungai menuju kearah timur dan bermuara di teluk bothnia dan laut baltik. Hampir separo wilayah swedia merupakan hutan. Sebagian besar hutan di wilayah utara. Swedia memanfaatkan denan sanga...
Baca selengkapnya

Food Security (keamanan pangan)

Food Security Apa itu security food? Konsep food security ada pada first world conference pada tahun 1974. Food Security menurut PBB adalah “Ketersediaan Pangan dunia yang cukup dalam segala waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan , dan menyeimbangkan fluktuasi Produksi dan Harga. Menurut FAO ( Food and Agricultural Organization ) Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. Menurut Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai “Kondisi dimana terjadi kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan pangan dalam jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan atas kemanaan ( safety ), distribusi yang merata, dan kemampuan membeli. Krisis pangan dan bahaya kelaparan sedang membayangi dunia. Jumlah kasus kekurangan pangan dan kelaparan tahun ini paling tinggi sejak tahun 1970-an. FAO-UN (2009) mempe...
Baca selengkapnya

Pengertian ICCPR, CEDAW, CAT

Pengertian IC CPR, CEDAW, CAT ICCPR. International Covenant on Civil and Political Rights  atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui undang-undang republic Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik )  yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Semua aturan dan ketentuan mengenai HAM tak pelak lagi selalu mengacu pada DUHAM. Salah seorang penggagas DUHAM asal Lebanon, Rene Cassin, menyatakan bahwa isi DUHAM sebe...
Baca selengkapnya